Category: Artikel
-
Konsultan Pajak Wajib Ikuti Prosedur Ini agar Bisa Ditunjuk sebagai Kuasa
Konsultan pajak yang ingin bertindak sebagai kuasa wajib pajak kini harus mengikuti sejumlah prosedur administratif melalui sistem coretax yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Prosedur ini menjadi syarat utama agar konsultan memperoleh hak akses dan pengakuan resmi sebagai kuasa khusus dalam menjalankan kewajiban perpajakan klien. Ketentuan tersebut mengharuskan konsultan pajak terlebih dahulu terdaftar dalam sistem…
-
DJP Rancang Aturan Tax Intermediaries untuk Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengembangan peran tax intermediaries atau perantara perpajakan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam transformasi sistem perpajakan nasional yang lebih modern dan berbasis kolaborasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis DJP 2025–2029. Dalam dokumen itu, DJP menilai…
-
Pengisian SPT Tahunan Melalui Coretax DJP untuk Wajib Pajak
Dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan, seluruh Wajib Pajak di Indonesia harus bersiap melaksanakan kewajiban tahunan mereka: menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga Tahun Pajak 2024, proses pelaporan dilakukan melalui sistem DJP Online,…
-
PANDUAN CORETAX
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan Coretax DJP, sebuah sistem administrasi pajak berbasis elektronik. Coretax dibangun dalam rangka mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju. Buku panduan yang dirilis oleh DJP terdiri atas 5 bab, yakni Berkenalan dengan Coretax, Pengetahuan Dasar Coretax, Hasil Rancang Ulang Proses Bisnis Inti…
-
6 Tahun KJA Sugeng dan HUT RI ke 79
Perayaan Anniversary KJA Sugeng ke 6 dan kegiatan lomba dalam rangka Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79.
-
DJP Mudah Deteksi Transaksi Keuangan Wajib Pajak dengan Integrasi NIK-NPWP
Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias nomor KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semakin mempermudah pengawasan kepatuhan wajib pajak. Integrasi tersebut memudahkan wajib pajak untuk mendaftar dan masuk ke dalam sistem. Penggunaan NIK dalam berbagai transaksi juga akan mempermudah DJP melakukan pengawasan. Dengan adanya integrasi NIK dan NPWP, kemungkinan DJP menemukan harta yang tidak…
-
GATHERING KJA IAI JATIM PPL SAK EP DAN FGD KODE ETIK AKUNTAN BERPRAKTIK
IAI Wilayah Jawa Timur menyelenggarakan Gathering untuk KA KJA IAI JATIM serta Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Kode Etik Akuntan Berpraktik. Gathering KJA IAI Jatim ini berlangsung selama 2 hari yaitu pada hari Selasa, 31…
-
NIK BERFUNGSI SEBAGAI NPWP
Dalam sidang paripurna hari Kamis, 7 Oktober 2021 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang HPP yang didalamnya memuat penambahan fungsi NIK menjadi NPWP bagi WP OP. Pemerintah sengaja menjadikan NIK sebagai NPWP demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Hal ini menjadi bagian dari…
-
Peraturan Baru! DJP rilis aturan terkait Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan ketentuan baru terkait dengan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2021. Aturan ini ditetapkan pada 27 Juli 2021 yang mencabut Peraturan Dirjen Pajak No.PER-13/PJ/2019 dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2021. Dalam ketentuan sebelumnya jumlah dokumen yang dipersamakan dengan Faktur adalah…
-
Draf Eksposur Revisi Kode Etik 2021
IAI, IAPI, dan IAMI menyusun Draf Eksposur (DE) Revisi Kode Etik 2021 yang berlaku untuk seluruh akuntan di Indonesia. DE Revisi Kode Etik IAI dan IAMI bernama DE Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia, sedangkan DE Revisi Kode Etik IAPI bernama DE Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Revisi Kode Etik 2021 mengadopsi Revision to the…